Kota Bandung berhasil meraih sertifikat sebagai Kota Vokasional (kejuruan) dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Untuk wilayah Jawa Barat, Kota Bandung adalah kota pertama yang mendapat penghargaan tersebut. Sedangkan secara nasional, Kota Balikpapan dan Solo sudah lebih dahulu menjadi Kota Vokasional.
Penghargaan yang lebih bermakna seremonial ketimbang substansial ini diberikan kepada Pemerintah Kota Bandung, karena dinilai sukses mendorong percepatan perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang lebih besar dibandingkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Apakah memang demikian faktanya, atau karena kadung sebagai kota tempat penyelenggaraan Lomba Kompetisi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) Tingkat Nasional 2007?
Sulit dipahami alasan pemberian penghargaan tersebut dan terkesan dipaksakan. Pasalnya, Mendiknas Bambang Sudibyo, dalam sambutannya saat penyerahan mensyaratkan rasio SMK:SMA sebesar 50:50. Itu pun syarat minimal. Bagaimana validitas data yang diperoleh staf Mendiknas perihal rasio SMK/SMA di Kota Bandung?
Menurut catatan penulis, jumlah siswa SMK di kota Bandung hingga Tahun Pelajaran 2006/2007 berkisar 25.000 orang, sudah termasuk siswa SMK swasta. Sementara, siswa SMA adalah sekitar 40.000 orang. Sedangkan rasio sekolah, di Kota Bandung terdapat 15 SMK Negeri dan 26 SMA Negeri. Rasio SMK :SMA swasta hampir sama dengan SMA/SMKN. Artinya, menggunakan matematika apa pun rasio 50:50 yang disyaratkan untuk menerima sertifikat sebagai Kota Vokasional (kejuruan) tidak ditemukan.
Memang, Pemkot Bandung berniat melakukan percepatan agar di akhir tahun 2009 perbandingan SMK:SMA bisa menjadi 60:40 mengikuti target dari Mendiknas. Tentu niat ini harus didukung semua pihak. Dan sepertinya, pemberian Sertifikat Kota Vokasi oleh Mendiknas lebih merupakan dorongan agar niat menjadi program dan program menjadi pelaksanaan, alih-alih sebagai reward atas prestasi Kota Bandung dalam mengembangkan SMK.
Terlepas dari motivasi pemberian Sertifikat Kota Vokasi, dalam kaca mata yang komprehensif, yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan SMK dengan peningkatan rasio SMK:SMA menjadi 70:30 bukanlah proses pengembangan SMK itu sendiri. Kita tidak dapat memisahkan pengembangan SMK, jumlah alumninya yang akan segera melonjak, dengan ketersediaan lapangan kerja, iklim usaha dan investasi, dukungan lembaga pembiaayaan/kredit, dan lain sebagainya.
Program pengembangan SMK kiranya harus terpadu dengan program penyediaan lapangan kerja dan kondusif tidaknya iklim usaha. Bilamana gaung sosialisasi dan “rayuan agar memilih SMK” demikian gencarnya, semestinya secara nasional, Mendiknas, Menaker, Menko Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia membuat program yang terpadu secara bersama-sama dalam menangani hulu-hilir dari rencana pengembangan SMK.
Secara lokal, Kota Bandung, yang menurut data terakhir mengenai Penerimaan Siswa Baru terjadi lonjakan peminat SMK dari sekitar 9.000 tahun lalu menjadi 13.000 orang tahun ini atau naik sekitar 4.000 orang. Program Subdinmennjur Disdik Kota Bandung yang akan menaikkan kapasitas SMK Negeri sebanyak 1.000 kursi dan akan membangun 9 SMK Negeri yang baru untuk dapat menampung lebih banyak peminat, haruslah diikuti program-program lain lintas Dinas dan bidang.
Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan segala programnya mengembangkan SMK harus diikuti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Bappeda, dan lain sebagainya sesuai tugas pokok masing-masing. Itu pun hendaknya sejalan dengan upaya mewujudkan Bandung sebagai kota jasa. Sehingga dengan demikian, lulusan SMK yang akan melonjak mulai tahun 2010 yang akan datang, memiliki alternatif lapangan kerja yang bisa diraih – bukan menjadi penganggur namun memiliki kompetensi spesifik. Pemkot Bandung, yang berhasil menggagas pendirian PLTSa dan berbagai gagasan brilliant lainnya melalui pemberdayaan para ahli, kiranya juga dapat juga menjangkau program-program terpadu lainnya yang berkaitan langsung dengan lulusan SMK.
Beberapa tahun lalu, di Bandung pernah direncanakan akan dibangun Bandung High Tech Valley (BHTV), yakni sebuah “lembah” industri teknologi tinggi dalam bidang Semikonduktor, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ia menjadi sebuah kawasan industri terpadu dengan memanfaatkan sarana-prasarana lokal Bandung dengan segala keunggulan yang ada. Menurut beberapa sumber, BHTV ini akan selesai dibangun pada tahun 2010 dengan bantuan para ahli dan teknolog dari Institut Teknologi Bandung. Rencananya, BHTV akan menyerap sekitar 350.000 tenaga kerja tingkat menengah, dalam hal ini SMK.
Mengapa relevan membangun BHTV, menurut sumber, karena ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai seperti para pakar yang cukup banyak, beberapa Perguruan Tinggi terkemuka terdapat di Bandung, industri telekomunikasi dan sejumlah BUMN berkantor pusat di Bandung. Selain itu, sarana transportasi, dan sarana lainnya, Bandung dinilai sangat potensial. Menurut informasi, inisiatif BHTV datang dari Pemerintah Pusat yang akan digarap bersama-sama pemerintah daerah. BHTV merupakan sebuah megaproyek lintas sektoral yang sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta merupakan salah satu cikal bakal keunggulan bangsa. Bagaimana rencana BHTV kini? Mengapa tidak dilanjutkan?
BHTV merupakan salah satu upaya bagi penyediaan produk-produk substitusi impor, sekaligus menjadi komoditi ekspor sebagaimana yang dilakukan China saat ini. Selain itu dapat juga menciptakan lonjakan perbaikan perekonomian bagi lapisan masyarakat dan Pemerintah. China telah berhasil menciptakan BHTV-like dalam berbagai sektor industri mulai dari produk sederhana hingga yang hi-tech. Produk-produk itulah yang kini membanjiri negara kita, dan rakyat China telah mengalami perbaikan taraf hidup.
Jika persoalannya adalah anggaran dan investasi, BHTV dapat merupakan model yang dapat didiferensiasi ke berbagai jenis industri terpadu dengan nilai investasi yang realible. Program-program sejenis layak dikembangkan di Kota Bandung, yang dapat menjadi solusi bagi peningkatan PAD, penerimaan pajak dan retribusi, dan solusi bagi penyerapan tenaga kerja baru, serta solusi bagi lulusan SMK yang akan segera melonjak cukup tajam.
Pemkot Bandung hendaknya tidak berpikir secara parsial tentang pengembangan SMK melalui Dinas Pendidikan saja tanpa dikaitkan dengan sektor-sektor lain. Penanganan di hulu seperti ini harus secara terpadu juga di bagian hilir, yakni penyerapan tenaga kerja yang bakal diluluskan SMK. Pernyerapan tenaga kerja termaksud tentu berkaitan dengan iklim usaha dan infrastruktur yang mendukungnya. Sebutlah perijinan, kesempatan berusaha, dukungan bagi pembukaan lapangan kerja baru, dan sebagainya. Iklim usaha yang diharapkan tentu adalah dimungkinkan dan difasilitasinya aliran investasi masuk serta terbukanya akses keuangan atau pendanaan, dan berbagai hal lainnya.
Predikat kota Vokasi yang kini disandang beberapa kota di Indonesia termasuk Bandung, masih merupakan nama yang timpang dan sumbang ketika lulusan kejuruan tidak terserap bekerja di kota yang sama. Kota Vokasi seharusnya merupakan predikat untuk yang menghasilkan lulusan kejuruan yang berkualitas, sekaligus terserap lapangan kerja yang memang tersedia atau terbuka.
Sertifikat Kota Vokasi baru layak dibanggakan warga Kota Bandung, manakala sejumlah orangtua siswa yang mendaftarkan anaknya sekolah di SMK sesuai anjuran pemerintah dan program Pemkot Bandung kelak melihat anaknya lulus-memiliki kompetensi, dan memperoleh pekerjaan yang layak. Kebanggaan kita, bukan ketika berhasil menerima sertifikat dari Mendiknas beberapa waktu lalu, kemudian menambah SMK dan daya tampungnya, tetapi tidak disusun program baru untuk para lulusannya nanti. Sertifikat Kota Vokasi mengamanatkan setumpuk pekerjaan yang cukup besar bagi unsur pemerintahan di Kota Bandung.
(oleh Bernard Simamora, praktisi pendidikan di Jawa Barat)
Filed under: Uncategorized | 2 Komentar »
